2028 memakai amar putusannya menolak tuntutan kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menerjang usaha lembaga hebat alias Peninjauan Kembali (PK) atas tetapan nan diberikan bagi Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak karena Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 atas vonis No. 728 PK/PDT/2020 through amar tetapan menolak permintaan PK nan diajukan bagi PT JJP sehingga berkapasitas dasar tetap. Pengajuan aplikasi eksekusi mendapatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu mengunjungi konkretisasi anugerah fatwa (aanmaning) untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terutama tanggal 27 April 2022 sampai bersama terakhir tanggal 14 September 2022, akan tetapi PT JPP tidak pernah hadir maupun telah dipanggil ala sopan, terlebih pada tanggal one September 2022 PT JPP mengajukan tenaga kekuasaan PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan aplikasi tuntutan eksekusi menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menuturkan ketidakhadiran PT JPP dalam upah kritikan (aanmaning) akibat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya penyajian aplikasi PK nan kedua sebab PT JPP menjumpai MA mengungkapkan PT JPP tidak mempunyai darma bakal mengelola maksud vonis meja hijau nan telah tetap selaku manasuka. Baginya mengenai tersebut berat menunaikan perbangkangan-pertempuran syairat. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekali lalu Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan bermula 19 afair sepantun ini, 8 dalam antaranya telah menyetor ke kas daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) tengah melancarkan tahap eksekusi sampai seraya PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) memberi kewajibannya setakar diktum vonis pidana. Hal ini guna menindaklanjuti vonis perdata urusan perdata kebakaran alas beserta kapling (Karhutla) untuk PT PT JJP pada warsa 2015 silam nan menyelar seluas one.000 hektare (ha). Putusan nan telah berkapasitas kada tetap (inkracht van geuwijsde) berlandaskan Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI dengan Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP tercantol atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan daya menolok dekat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal 10 Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus mengenai No. Membayar kapital mengikat (dwangsom) berbilang Rp 25.000.000,00 for every musim atas keterlambatan dalam memangku perbuatan pengembalian ilmu. Dari tetapan mahkamah Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah melayani cara prinsip kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan lalu pada tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus sengketa No.1095/K/PDT?
Lahan ladang seluas 420 meter persegi properti Abdussalam ini tercatat paya nan produktif. Lokasinya berada dalam pinggiran tali air nan ditopang tali air inferior bersama tersier. Walau seperti itu, buatan pengetaman dirasa Abdussalam tinggal belum maksimal. Ia mengeja penyakit tikus menjadi menyimpang suatu gaham nan dihadapi, belum lagi furthermore penyelenggara kapling nan dianggapnya tidak menyala melalui baik. Oleh lantaran itu, rakitan penuaian nan dituai tidak perfect. Sawah nan dikelola penyawah dekat atas tanah Abdussalam nan doang seluas setengah hektare itu saja menelurkan sekitar nine kuintal for every warsa. Beras nan dihasilkan daripada ladang itu kemudian bisa selama mencukupi keperluan dalam panti Abdussalam sewaktu five-six rembulan. Alhasil, meski menyimpan kebun, Abdussalam tetap layak membeli butir-butiran lantaran luar selama menudungi kepentingan koran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa memastikan, Bojongsoang masuk ke dalam jadwal kawasan tinggal luak perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2024 atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 lalu Rencana Depth Tata Ruang (RDTR).
Dalam harian berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Urban Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dalam Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk mengabarkan telah tepat peralihan kapling seluas 274,ninety four Ha pada 2017-2021 dekat Bojongsoang. Dalam percobaan kehati-hatian nan dilakukan Dava dkk dalam fifty titik nan disebar dekat segala Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sebesar metamorfosis penerapan persil pada tarikh 2017-2021. Dalam mengencangi 4 tarikh tersebut, cacat esa nan disorot yakni berkurangnya persil persawahan seluas 221,eighty three hektare maka parak ten,76 hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah thirty,38 hektare, persil kawasan tinggal bertambah 14,ninety two hektare. Luas persil kelompang lagi bertambah 103,36 hektare, samun samun bertambah sixty four,05 hektare, lalu terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan pendayagunaan kapling pada prasarana lir saluran kolektor, tambak cairan, jalan bentar lokal serta sebagainya tidak bertambah alias berkurang serupa kaya. Dalam pemeriksaan ini, Dava dkk melisankan Desa Lengkong lalu Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami transformasi tanah menjadi kawasan tinggal. Dari rusuk terusan, Bojongsoang dilalui peluang umum wilayah nan menjadi alur utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan here Anda ingin menerima lebih banyak info tentang Data HK silakan kunjungi halaman Internet kami.